Pengangkatan Kepsek SMA/SMK Diduga Tidak sesuai Prosedur, Ini Tanggapan Disdikbud Sultra

Pengangkatan Kepsek SMA/SMK Diduga Tidak sesuai Prosedur, Ini Tanggapan Disdikbud Sultra
Koalisi NGO saat gelar aksi demo di Kantor Disdikbud Sultra

KENDARI - Pengangkatan dan pelantikan Kepala Sekolah (KS) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kesejahteraan (SMK) di Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga tidak sesuai prosedur. Hal tersebut disuarakan oleh koalisi NGO saat menggelar aksi demo di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Privinsi Sulawesi Tenggara. Selasa (06/04/2021)

Diketahui baru-baru ini Disdikbud Sultra gelar pelantikan, mutasi, dan rotasi serta pemberhentian kepala sekolah tingkat SMA dan SMK dari jabatannya sebagai kepala sekolah.

Menurut Hendryawan Muktar Kordinator Lapangan (Korlap), dengan adanya suatu keputusan yang telah dilakukan oknum pejabat tinggi yang ada dilingkup Disdikbud Sultra dianggap telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

"Secara kelembagaan dinilai ada indikasi mal administrasi atau cacay hukum yang dilakukan secara deskriminatif, " kata Hendryawan.

Hasil investigasi dilapangan lanjut Hendryawan, ditemukan ada kepala sekolah yang belum habis masa jabatannya tapi sudah dilengser atau sudah di ganti padahal masa jabatannya setahu kami selama 4 (Empat) tahun. Dan ada juga kepala sekolah sudah dilantik tapi belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).

Sehubungan dengan permasalahan itu Sekertaris Dinas (Sekdis) Disdikbud Sultra Hj. Anggreani Balaka menjelaskan bahwa, apa yang disampaikan oleh teman-teman koalisi NGO Sultra tadi itu hal yang wajar, artinya mereka menuntut kepala sekolah yang diangkat, yang mana sebagian masih ada yang belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).

"Saya kira masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah. Disdikbud Sultra terus menerus melakukan evaluasi, dan itu sudah ada satu tim yang dibentuk untuk menggodok hal tersebut. Jadi bukan kita yang langsung menentukan untuk menjadi kepala sekolah, tapi ada tim yang sudah dibentuk untuk melalukan evaluasi mana yang layak diangkat jadi kepala sekolah dan mana yang tidak layak, " tegas Anggraeni Balaka dihadapan para massa aksi.

Sementara terkait NUKS, lanjutnya, memang masih ada beberapa kepala sekolah yang belum memiliki NUKS, tetapi mereka sudah lulus substansi dan mereka sudah mengikuti pendidikan dengan masa pendidikan selama 3 (Tiga) bulan. Jadi dengan sendirinya mereka yang sudah dilantik akan memiliki NUKS setelah masa pendidikannya selesai.

Ia juga menjelaskan perihal rotasi dan mutasi kepala sekolah yang dilakukan kemarin, bahwa itu sudah sesuai prosedur dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendikbud.

"Dengan adanya rotasi ini tidak akan menghambat pencarian dana bos, tapi justru mempercepat karena sudah ada pergantian kepala sekolah. Termasuk kemarin, kami dikejar waktu juga, apalagi anak-anak tidak lama lagi melaksanakan ujian sekolah, " imbuhnya.

"Sebenarnya pelantikan ini sudah terlambat sekali, harusnya dari beberapa bulan lalu kita laksanakan, tetapi karena proses evaluasi yang panjang sekali dan yang bekerja hanya satu tim. Jadi waktu yang kemarin itu sudah sangat maksimal, " umbarnya.

Lanjut Anggreani, saat pelantikan kepala sekolah tingkat SMA dan SMK, ada 3 (Tiga) kabupaten yang mengikuti pelantikan yang dipusatkan di Kabupaten Konawe. Adapun ketiga kabupaten tersebut yakni, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara. Dan pelantikan tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur Sultra Dr. H. Lukman Abunawas, S.E., M.Si.

"Kemudian sore harinya ditempatkan di Kolaka Timur (Koltim) ada 2 Kabupaten termasuk Kolaka dan pelantikan terakhir dilaksanakan di Kota Baubau termasuk Kabupaten Muna, " tambah Sekdis Disdikbud Sultra.

"Bayangkan sudah 2 (Dua) tahun ini belum pernah kita melakukan mutasi kepala sekolah, jadi dengan adanya pelantikan ini tentunya Disdikbud Sultra sangat mengharapkan agar kinerjanya semakin ditingkatkan, " tandasnya.

"Kami harap kepada kepala sekolah yang sudah dilantik oleh Wakil Gubernur Sultra agar bekerja lebih maksimal lagi dan meningkatkan etos kerja serta lebih meningkatkan prestasi demi terwujudnya dunia pendidikan yang kita harapkan bersama, " tutup Hj. Anggreani. (Sultan)

KENDARI SULTRA
Hasan Basri

Hasan Basri

Previous Article

PT VDNI Bersedia Penuhi Tuntutan dari Massa...

Next Article

Sultra Siap Jadi Tuan Rumah HPN 2022

Related Posts

Peringkat

Profle

Syafruddin Adi

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 81

Postingan Tahun ini: 520

Registered: Sep 25, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 35

Postingan Tahun ini: 988

Registered: Sep 22, 2020

H. Syamsul Hadi, S.Pd

H. Syamsul Hadi, S.Pd

Postingan Bulan ini: 28

Postingan Tahun ini: 172

Registered: Jan 24, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 26

Postingan Tahun ini: 515

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Azhar Harahap

Sat Narkoba Polres Bantaeng Amankan 2 Warga dan 1 Oknum Polisi, Tes Urine Positif
Aneh, Oknum Bendahara DPRD Jeneponto Bawa Kabur Uang Negara Rp500 Juta, Sekwan: Itu Alami Tak Perlu Dipersoalkan
Hasil PSU Pilkada Di Gugat Ke MK, Daerah PSU Masuk Sengketa Jilid II
Polemik, Terjadi Dualisme Ketua DPC Partai Gerindra di Bantaeng

Follow Us

Recommended Posts

6 Orang Diperiksa Jaksa Kejagung RI Sebagai Saksi Dugaan Korupsi pada PT. ASABRI
Jampidum Terima SPDP Dari Densus 88 Tentang Dugaan Pidana Terorisme Tersangka M
Terhitung Mulai 6 Mei 2021, Pemerintah Tiadakan Arus Mudik dari Buton Tengah ke Baubau
Terindikasi Rusak Lingkungan Sekitar, Komunitas SEM Tolak Perkebunan Tebu di Kulbar
Kapolri Listyo Sigit Prabowo Minta Bhabinkamtibmas Jadi  Problem Solving  Masyarakat