Pengangkatan Kepsek SMA/SMK Diduga Tidak sesuai Prosedur, Ini Tanggapan Disdikbud Sultra

Pengangkatan Kepsek SMA/SMK Diduga Tidak sesuai Prosedur, Ini Tanggapan Disdikbud Sultra
Koalisi NGO saat gelar aksi demo di Kantor Disdikbud Sultra

KENDARI - Pengangkatan dan pelantikan Kepala Sekolah (KS) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kesejahteraan (SMK) di Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga tidak sesuai prosedur. Hal tersebut disuarakan oleh koalisi NGO saat menggelar aksi demo di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Privinsi Sulawesi Tenggara. Selasa (06/04/2021)

Diketahui baru-baru ini Disdikbud Sultra gelar pelantikan, mutasi, dan rotasi serta pemberhentian kepala sekolah tingkat SMA dan SMK dari jabatannya sebagai kepala sekolah.

Menurut Hendryawan Muktar Kordinator Lapangan (Korlap), dengan adanya suatu keputusan yang telah dilakukan oknum pejabat tinggi yang ada dilingkup Disdikbud Sultra dianggap telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

"Secara kelembagaan dinilai ada indikasi mal administrasi atau cacay hukum yang dilakukan secara deskriminatif, " kata Hendryawan.

Hasil investigasi dilapangan lanjut Hendryawan, ditemukan ada kepala sekolah yang belum habis masa jabatannya tapi sudah dilengser atau sudah di ganti padahal masa jabatannya setahu kami selama 4 (Empat) tahun. Dan ada juga kepala sekolah sudah dilantik tapi belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).

Sehubungan dengan permasalahan itu Sekertaris Dinas (Sekdis) Disdikbud Sultra Hj. Anggreani Balaka menjelaskan bahwa, apa yang disampaikan oleh teman-teman koalisi NGO Sultra tadi itu hal yang wajar, artinya mereka menuntut kepala sekolah yang diangkat, yang mana sebagian masih ada yang belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).

"Saya kira masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah. Disdikbud Sultra terus menerus melakukan evaluasi, dan itu sudah ada satu tim yang dibentuk untuk menggodok hal tersebut. Jadi bukan kita yang langsung menentukan untuk menjadi kepala sekolah, tapi ada tim yang sudah dibentuk untuk melalukan evaluasi mana yang layak diangkat jadi kepala sekolah dan mana yang tidak layak, " tegas Anggraeni Balaka dihadapan para massa aksi.

Sementara terkait NUKS, lanjutnya, memang masih ada beberapa kepala sekolah yang belum memiliki NUKS, tetapi mereka sudah lulus substansi dan mereka sudah mengikuti pendidikan dengan masa pendidikan selama 3 (Tiga) bulan. Jadi dengan sendirinya mereka yang sudah dilantik akan memiliki NUKS setelah masa pendidikannya selesai.

Ia juga menjelaskan perihal rotasi dan mutasi kepala sekolah yang dilakukan kemarin, bahwa itu sudah sesuai prosedur dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendikbud.

"Dengan adanya rotasi ini tidak akan menghambat pencarian dana bos, tapi justru mempercepat karena sudah ada pergantian kepala sekolah. Termasuk kemarin, kami dikejar waktu juga, apalagi anak-anak tidak lama lagi melaksanakan ujian sekolah, " imbuhnya.

"Sebenarnya pelantikan ini sudah terlambat sekali, harusnya dari beberapa bulan lalu kita laksanakan, tetapi karena proses evaluasi yang panjang sekali dan yang bekerja hanya satu tim. Jadi waktu yang kemarin itu sudah sangat maksimal, " umbarnya.

Lanjut Anggreani, saat pelantikan kepala sekolah tingkat SMA dan SMK, ada 3 (Tiga) kabupaten yang mengikuti pelantikan yang dipusatkan di Kabupaten Konawe. Adapun ketiga kabupaten tersebut yakni, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara. Dan pelantikan tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur Sultra Dr. H. Lukman Abunawas, S.E., M.Si.

"Kemudian sore harinya ditempatkan di Kolaka Timur (Koltim) ada 2 Kabupaten termasuk Kolaka dan pelantikan terakhir dilaksanakan di Kota Baubau termasuk Kabupaten Muna, " tambah Sekdis Disdikbud Sultra.

"Bayangkan sudah 2 (Dua) tahun ini belum pernah kita melakukan mutasi kepala sekolah, jadi dengan adanya pelantikan ini tentunya Disdikbud Sultra sangat mengharapkan agar kinerjanya semakin ditingkatkan, " tandasnya.

"Kami harap kepada kepala sekolah yang sudah dilantik oleh Wakil Gubernur Sultra agar bekerja lebih maksimal lagi dan meningkatkan etos kerja serta lebih meningkatkan prestasi demi terwujudnya dunia pendidikan yang kita harapkan bersama, " tutup Hj. Anggreani. (Sultan)

KENDARI SULTRA
Hasan Basri

Hasan Basri

Previous Article

PT VDNI Bersedia Penuhi Tuntutan dari Massa...

Next Article

Sultra Siap Jadi Tuan Rumah HPN 2022

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 28

Postingan Tahun ini: 2796

Registered: May 23, 2021

AFRIZAL

AFRIZAL

Postingan Bulan ini: 25

Postingan Tahun ini: 1753

Registered: May 25, 2021

Edi Purwanto

Edi Purwanto

Postingan Bulan ini: 15

Postingan Tahun ini: 65

Registered: Nov 8, 2021

siswandi

siswandi

Postingan Bulan ini: 15

Postingan Tahun ini: 1118

Registered: May 27, 2021

Profle

ISWAN DUKOMALAMO verified

Oknum Pegawai PDAM Jeneponto Diduga Rusak Trotoar Depan Hotel Valentine's
Bendera Tauhid Berkibar Depan Kantor DPRD Jeneponto, Aliansi Ummat Islam Demo Tolak Permendikbudristek
Aksi Unjuk Rasa Depan Kantor Bupati Jeneponto Nyaris Ricuh, Pendemo Desak Copot Kasatpol PP
Dikibusi SH, Akhirnya SF Diringkus Satres Narkoba Polres Simalungun dan Sabu 1.1 Gram Diamankan

Follow Us

Recommended Posts

Kinerja Pemprov Sultra Dinilai Tidak Becus, GAMM-J Minta Ali Mazi Mundur dari Jabatannya
Tony Rosyid: Dukung Anies, Elektabilitas Nasdem Naik
Kinerja Pemprov Sultra Dinilai Tidak Becus, GAMM-J Minta Ali Mazi Mundur dari Jabatannya
Menilik Kinerja Pemkab Buton Utara, Pembangunan Infrastruktur Belum Maksimal
Sungkono Soroti Banyaknya Buruh Asing yang Masuk ke Indonesia