Pasca Dilaporkan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran, Kades Morindino Buton Utara Diaudit Inspektorat

Pasca Dilaporkan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran, Kades Morindino Buton Utara Diaudit Inspektorat
Gedung Serba Guna di Desa Morindino, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara yang belum selesai dikerjakan, Jumat (30/04/2021).

BUTON UTARA - Setelah Karang Taruna Desa Morindino, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara (Butur), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2020 yang di lakukan Pemerintah Desa Morindino, Inspektorat langsung turun ke desa melakukan audit pada Jumat kemarin (30/04/2021).

Karang Taruna melaporkan keterlambatan penyelesaian kegiatan pembangunan fisik Balai Desa Morindino dan Gedung Taman Kanak Kanal (TK), serta dugaan Penyalahgunaan Dana Bumdes dan dugaan pemalsuan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Balai Desa Morindino Tahun 2020.

Laporan Karang Taruna yang dipimpin La Raiba dilayangkan setelah melakukan Investigasi lapangan dan menemukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bahwa Kepala Desa (Kades) Morindino La Tinusu terindikasi telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kaitannya dengan penggunaan anggaran pembangunan fisik Dana Desa Morindino Tahun Anggaran 2020.

Disamping itu, para pekerja juga merasa ditipu oleh pihak Pemerintah desa, pasalnya pekerjaan untuk Harian Org Kerja (HOK) yang harusnya dibayar 30% dari anggaran, namun pekerja diberikan tidak sesuai dengan regulasi dan papan Proyek dipasang setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

"Saat itu dari Pemerintah desa sampaikan, mau kalian kerja kantor desa ini, semuanya dua puluh dua juta, " kata salah satu tukang, Bajarudin sambil menirukan kalimat dari Pemdes.

"Jadi saat itu kami tawar dua puluh lima juta tapi mereka tidak mau, akhirnya kita ambil saja dua puluh dua juta karena tidak ada juga pekerjaan" tambahnya.

Masih kata Bajarudin, dari gambar yang harus dikerjakan dengan besi sepuluh untuk sloof, namun Pemerintah desa menyuruhnya untuk memakai besi delapan dan enam.

"Bukan hanya itu, di gambar itu tidak ada tangga tapi setelah itu kita disuruh lagi kerja tangga dan tidak dibayar, " ungkapnya.

Disebutkannya, kayu yang dipakai untuk rangka atap kebanyakan masih menggunakan kayu bekas dari balai desa lama sesuai dengan audit inspektorat.

"Inspektorat juga sudah cek tadi, kayu baru tidak sampai setengah kubik dan kebanyakan pakai kayu bekas balai desa lama, " jelasnya.

Ada Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

Bajarudin juga menduga, ada oknum yang telah berani memalsukan tanda tangannya. Hal ini karena ia mengaku tidak pernah menerima LPJ pembangunan gedung serba guna untuk ditandatangani.

"Bagaimana dengan LPJnya itu, siapa yang tandatangani untuk pekerja bagunan ini. Saya curiga mereka palsukan tanda tangan saya ini, " ucapnya.

Begitu juga dengan pembangunan Gedung Taman Kanak-kanak (TK), besi yang dipakai tidak sesuai dengan Gambar.

"Besinya harus slop besi sepuluh tapi sudah tidak pakai, pekerjaannya tidak sesuai gambar, selain itu kuda-kuda diatas sudah tidak pakai slop dan tidak pakai besi padahal digambar itu harus pakai, " ungkapnya.

Untuk diketahui, dalam Anggaran Tahun 2020, gaji yang diterima tukang bayu gedung TK sebesar Rp. 12.000.000, - dan tukang batu sebesar Rp. 18.000.000, - dari Anggaran Rp. 230.800.000.

Diungkapkan pula, untuk gedung serba guna, gaji yang diterima tukang kayu Rp. 14.500.000 dan tukang batu Rp. 22.000.000 dari Anggaran Rp. 251.061.200.

Ketua Karang Taruna, La Raiba mengatakan bahwa sejak kegiatan Tahun 2020 sudah tidak memakai HOK atau masyarakat tidak dilibatkan secara langsung untuk bekerja, dan juga bukan hanya pembangunan fisik yang bermasalah, Badan Usaha Milik Desa (BumDes) juga dinilai bermasalah. Pasalnya sejak Tahun 2018 dibentuk, namun pada tahun 2020 baru diadakan sosialisasi.

Menindaklanjuti hasil rapat BUMDes Tunas Harapan, Desa Morindino, tertanggal 5 April 2020 tentang sosialisasi Bidang Usaha yang dilanjutkan dengan sesi diskusi.

La Raiba sebagai peserta rapat menilai adanya indikasi Penyalahgunaan Dana BUMDes Tunas Harapan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

"Pada saat diskusi berjalan, pertanyaan yang kami ajukan tentang pembelanjaan dan pengeluaran, namun tidak dijawab secara detail oleh pengurus BUMDes Tunas Harapan, malah mereka hanya menyebutkan saldo akhir tanpa menjabarkan penerimaan dan pembelanjaan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, " bebernya.

Miris, BUMDes Tunas Harapan Tidak Miliki Kantor Sekretariat

Selanjutnya, diungkapkan pula bahwa BUMDes Tunas Harapan tidak memiliki Kantor Sekretariat, sedangkan barang-barang ATK aset BUMDes hanya disimpan di rumah pribadi.

Ia kemudian menjelaskan, usaha sembako yang diadakan BUMDes Tunas Harapan dicampuradukkan dengan usaha milik pribadi. Kemudian usaha sembako tersebut tidak memiliki papan nama/spanduk yang menandakan sebagai identitas usaha BUMDes Tunas Harapan.

"BUMDes Tunas Harapan mengadakan Sosialisasi Simpan Pinjam pada tanggal 5 April 2020, sedangkan usaha simpan pinjam sudah berjalan sejak tahun 2019 dan tidak pernah dimusyawarahkan dengan masyarakat, " jelasnya.

Selain itu dipaparkan pula bahwa anggaran Karang Taruna juga tidak pernah diperlihatkan kepada Ketua Karang Taruna.

"Sudah tiga tahun ini Karang Taruna tidak ada anggaran, katanya Kades anggarannya dialihkan entah untuk apa, jadi saya duga tanda tangan saya juga dipalsukan ini untuk berkas LPJ, " paparnya.

Sementara itu, salah satu warga yang juga mengeluhkan kondisi BUMDes mencurigai Pengurus BUMDes telah memakai Dana BUMDes untuk kepentingan pribadi.

"Kalau dilihat, ketua dan pengurusnya BUMDes itu sepertinya sudah punya mobil juga setelah menjabat ketua, padahal sebelumnya tidak ada dan ada juga yang sudah meminjam lima belas juta itu, " ungkap warga yang tidak enggan menyebutkan identitasnya.

Sementara itu, Direktur BUMDes La Eto menepis dugaan yang dituduhkan. Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2018 pihaknya sudah melakukan sosialisasi.

"Sejak akhir 2018 kami sudah penyertaan modal tiga puluh dua juta (Rp. 32.000.000), dan 2019 kami buka usaha obat rumput tapi sampai sekarang belum habis, jadi kami simpan di sekretariat itu. Saat ini anggaran yang ada untuk BUMDes sebanyak seratus tujuh puluh satu juta (Rp. 171.000.000), " ungkapnya.

Namun saat ditanya di lokasi Sekretariat, La Eto tidak mampu memberikan jawaban, anehnya La Eto malah dipanggil oleh Kepala Desa Morindino untuk tidak usah diwawancara.

"Eto janganmi wawancara, pergi ambil motor saja, " panggil Kades Morindino saat itu sehingga La Eto tidak sempat membuka informasi terkait BUMDes.

"Kami ini pak masih sibuk diaudit, jadi jangan dulu wawancara, " ungkap Kades Morindino La Tinusu saat awak media Indonesiasatu.co.id hendak meminta klarifikasi audit Inspektorat atas laporan dari Karang Taruna.

Sementara itu, Pihak Inspektorat menyampaikan bahwa hasil audit saat ini akan disampaikan setelah disamakan dengan Laporan Pertanggungjawaban.

"Nanti hasilnya kami akan sampaikan setelah kita periksa hari ini, kita tunggu hasil audit ini, lalu kita samakan dengan LPJ, " ungkapnya. (Harianto)

Sultra Buton Utara
La Anto

La Anto

Previous Article

DPD IMM Sultra Dukung Tindakan Tegas Polres...

Next Article

Silaturahmi Bersama Warga, DPD BAPERA Kota...

Related Posts

Peringkat

Profle

Syafruddin Adi

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 81

Postingan Tahun ini: 520

Registered: Sep 25, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 35

Postingan Tahun ini: 988

Registered: Sep 22, 2020

H. Syamsul Hadi, S.Pd

H. Syamsul Hadi, S.Pd

Postingan Bulan ini: 28

Postingan Tahun ini: 172

Registered: Jan 24, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 26

Postingan Tahun ini: 515

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Azhar Harahap

Sat Narkoba Polres Bantaeng Amankan 2 Warga dan 1 Oknum Polisi, Tes Urine Positif
Aneh, Oknum Bendahara DPRD Jeneponto Bawa Kabur Uang Negara Rp500 Juta, Sekwan: Itu Alami Tak Perlu Dipersoalkan
Hasil PSU Pilkada Di Gugat Ke MK, Daerah PSU Masuk Sengketa Jilid II
Polemik, Terjadi Dualisme Ketua DPC Partai Gerindra di Bantaeng

Follow Us

Recommended Posts

6 Orang Diperiksa Jaksa Kejagung RI Sebagai Saksi Dugaan Korupsi pada PT. ASABRI
Jampidum Terima SPDP Dari Densus 88 Tentang Dugaan Pidana Terorisme Tersangka M
Terhitung Mulai 6 Mei 2021, Pemerintah Tiadakan Arus Mudik dari Buton Tengah ke Baubau
Terindikasi Rusak Lingkungan Sekitar, Komunitas SEM Tolak Perkebunan Tebu di Kulbar
Kapolri Listyo Sigit Prabowo Minta Bhabinkamtibmas Jadi  Problem Solving  Masyarakat