Direktur PT LPG Bantah Tudingan Kepala BWS Terkait Pemalsuan Dokumen

Direktur PT LPG Bantah Tudingan Kepala BWS Terkait Pemalsuan Dokumen
Muslimin Burhan, Direktur PT Latabbe Putra Group

KENDARI - Direktur PT LPG Muslimin Burhan membantah adanya pemalsuan dokumen terkait tender proyek penanganan longsor bendungan Ladongi yang terletak di Kabupaten Kolaka Timur untuk tahun anggaran 2021.

Menurut Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari pada saat komprensi pers,  yang menjadi alasan sehingga bukan kami yang memenangkan tender proyek penanganan longsor bendungan Ladongi karena adanya pemalsuan salah satu berkas yakni berkas soal referensi kualifikasi personel.

"Itu alasan yang tidak mendasar karena di sini tidak ada pemalsuan berkas, dan yang dimaksud oleh Kepala BWS tersebut bukan merupakan syarat mutlak untuk suatu.proses lelang atau tender tetapi hanya dokumen tambahan saja. Jadi jangan pura-pura cari kesalaham kami, kalau sudah di temukan adanya ketidak beresan dalam proses lelang tersebut, " kata Muslimin ke media ini pada Senin malam (15/03/2021).

"Kuat dugaan kami bahwa di sini ada permainan, kenapa bukan kami yang diberikan untuk melaksanakan proyek tersebut padahal kami pemenangnya. Dan kalau Kepala BWS mengatakan ini sudah biasa terjadi, itu memang iya, karena kejadian seperti ini sering terjadi dan cuma dianggap biasa oleh Kepala BWS, " ucapnya.

Sementara Masih Muslimin terkait adanya waktu 1 (satu) hari yang diberikan oleh pihak BWS Sulawesi IV atau dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kendari untuk perbaikan berkas, itu tidak pernah ada penyampaian secara resmi, justru malah disampaikan 15 menit sebelum jam kerja berakhir, itukan tidak logis tidak masuk akal. Jadi kalaupun harus ada perbaikan berkas, apa dengan waktu 15 menit itu cukup? Ada-ada saja.

"Selain itu terkait pernyataan Ka Balai BWS dalam salah satu media online di Kendari mengatakan bahwa kami belum tanda tangan. Itu benar bahwa kami memang belum pernah tanda tangan, tetapi PPK BWS secara lisan pesan ke kami sudah menandatangani berita acara, tetapi sampai sekarang berita acara tersebut menjadi misteri dan terkesan seperti di sembunyikan atau tidak transparan, " umbar Muslimin.

"Dalam kasus ini kami sangat dirugikan baik secara moril maupun materi karena kami sudah berupaya untuk menemui pihak BWS tapi mereka tidak ada Itikad baik ke kami malah kami hanya di lenser begitu saja tanpa ada pemberitahuan atau penyampaian ke pihak kami maupun penyampaian ke pihak BP2JK, " tambahnya.

"Ini sama artinya kalau wewenang BP2JK yang sudah memenangkan kami dalam lelang ini tidak di hargai. Jadi untuk apa ada BP2JK dan untuk apa ada proses lelang kalau hanya hasilnya seperti ini, " pungkasnya.

Di tempat yang sama Karmin Gunernur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengatakan bahwa kasus ini sudah dilaporkan oleh pengacara PT Latebbe Putra Grup ke perwakilan Ombudsman Sultra dan Polda Sultra.

"Terkait permasalahan ini, saya juga sudah konfirmasi ke Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) dalam hal ini Ir. Syaiful Rijal. Syaiful mengatakan bahwa dokumen pokja sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) tidak ada referensi tenaga manejerial tapi hanya Curikulum Vitae (CV) atau referensi. Jika salah satunya terpenuhi maka tidak perlu di cari-cari lagi, " ungkap Karmin.

"Dan saya sudah koordinasi dengan ketua Ombudsman dalam hal ini Mastri Susilo katanya laporan dari pengacara PT LPG sementara di verifikasi karena laporannya baru masuk, " ucap Karmin.

"Yang jelas kasus ini akan kami kawal terus. Kami juga tidak mau proyek lelang yang diduga ada permainan terus berlanjut. Jadi ini harus betul-betul dikawal. Kami akan desak Polda dan Ombusman untuk memproses kasus ini, " tegasnya.

Karmin juga mengatakan kalau kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari terkesan tertutup.

"Saya lihat kantor BWS Sulawesi IV Kendari itu selalu dijaga ketat oleh petugas security dengan jumlah banyak. Bahkan susah untuk dilakukan sosial kontrol. Kalau tidak ada janjian dengan Kepala BWS susah untuk masuk ke kantor tersebut, bahkan para lembaga, aktivis, media harus buat surat terlebih dulu, harus buat janji terlebih dulu  baru kita bisa masuk. Apakah setiap ada keperluan kita harus buat surat dan harus buat janji, itukan sama halnya tertutup dalam pelayanan publik dan diduga kurang transparan ke publik, " tutup Karmin. (Sultan)

KENDARI
Hasan Basri

Hasan Basri

Previous Article

Pihak PT LPG Membantah Adanya Pemalsuan...

Next Article

Intelkam Polres Baubau Kerahkan Personil...

Related Posts

Peringkat

Profle

Syafruddin Adi

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 81

Postingan Tahun ini: 520

Registered: Sep 25, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 35

Postingan Tahun ini: 988

Registered: Sep 22, 2020

H. Syamsul Hadi, S.Pd

H. Syamsul Hadi, S.Pd

Postingan Bulan ini: 28

Postingan Tahun ini: 172

Registered: Jan 24, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 26

Postingan Tahun ini: 515

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Azhar Harahap

Sat Narkoba Polres Bantaeng Amankan 2 Warga dan 1 Oknum Polisi, Tes Urine Positif
Aneh, Oknum Bendahara DPRD Jeneponto Bawa Kabur Uang Negara Rp500 Juta, Sekwan: Itu Alami Tak Perlu Dipersoalkan
Hasil PSU Pilkada Di Gugat Ke MK, Daerah PSU Masuk Sengketa Jilid II
Polemik, Terjadi Dualisme Ketua DPC Partai Gerindra di Bantaeng

Follow Us

Recommended Posts

6 Orang Diperiksa Jaksa Kejagung RI Sebagai Saksi Dugaan Korupsi pada PT. ASABRI
Jampidum Terima SPDP Dari Densus 88 Tentang Dugaan Pidana Terorisme Tersangka M
Terhitung Mulai 6 Mei 2021, Pemerintah Tiadakan Arus Mudik dari Buton Tengah ke Baubau
Terindikasi Rusak Lingkungan Sekitar, Komunitas SEM Tolak Perkebunan Tebu di Kulbar
Kapolri Listyo Sigit Prabowo Minta Bhabinkamtibmas Jadi  Problem Solving  Masyarakat