BEM Fakultas Hukum UNUSRA Desak Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Pengusaha Lokal

BEM Fakultas Hukum UNUSRA Desak Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Pengusaha Lokal
Ketua BEM Fakultas Hukum UNUSRA, Jusran.

KENDARI - Setelah melihat fenomena yang kemudian terjadi beberapa hari ini, bahwa ada beberapa pihak institusi pemerintah yang mulai mengkriminalisasi para pengusaha lokal dengan memainkan peranan untuk mencoba mempermainkan para pengusaha-pengusaha lokal atau asli daerah, untuk kepentingan pihak lain.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara (UNUSRA), Jusran mengungkapkan modus yang dilakukan para oknum institusi pemerintah adalah suatu bentuk kebobrokan yang sangat seksi dipertontonkan ke publik.

"Ini merupakan tindakan penindasan terhadap para pengusaha lokal kita, khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan mendalilkan UU Cipta Kerja untuk mengkebiri pengusaha lokal kita yang ada di daerah khususnya yang tersebar di berbagai wilayah dan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, " ungkap Jusran.

"Ketika kembali dengan apa yang menjadi visi Presiden Republik Indonesia dan kapolri harusnya mengedepankan pembinaan ketimbang penindakan hukum, saya kira itu jelas seperti yang sudah dijelaskan oleh Presiden dan Kapolri kita, " tambahnya.

Ketua BEM Fakultas Hukum UNUSRA ini menyebutkan pula, pihak pemerintah harusnya berpikir jernih untuk bagaimana merawat serta memfasilitasi pengusaha-pengusaha lokal, agar bisa dan mampu memperbaiki tatanan perekonomian saat ini, yang dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

"Pengusaha kita harus difasilitasi dengan baik, bukan malah dipaksa untuk dikebiri. Menurut saya akan sangat luar biasa ketika pemerintah dan pengusaha lokal kita mampu untuk bersinergi untuk kemajuan dan peningkatan perekonomian, apalagi di musim pandemi Covid-19 ini harus disponsori dan disupport untuk bagaimna bisa kembali berjalan efektif roda perekonomian yang hari ini kian melemah, " sebutnya.

Ditegaskannya, pemerintah harusnya tidak diintervensi dan tidak membuat pengusaha merana akan kepentingan lain. apalagi kalau pengusaha pengusaha luar mereka hanya mengerok apa yang kita punya dan kemudian pergi lalu melambaikan tangan.

"Olehnya itu saya menegaskan bahwa sampai yaumul qiyama pun, kami selaku masyarakat pribumi Kota Anoa Sulawesi Tenggara tidak akan pernah tunduk dan diam atas apa yang telah oknum institusi pemerintah perlihatkan dengan kebobrokannya itu. Saya prihatin jika praktik itu dibiarkan maka penduduk lokal Sultra hanya akan menjadi penonton di daerah sendiri, " tutupnya.(Sultan)

Kendari Sultra
La Anto

La Anto

Previous Article

Pemerhati Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi...

Next Article

Pelantikan Ketua Kadin Sultra Turut Dihadiri...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 29

Postingan Tahun ini: 2797

Registered: May 23, 2021

AFRIZAL

AFRIZAL

Postingan Bulan ini: 25

Postingan Tahun ini: 1753

Registered: May 25, 2021

Edi Purwanto

Edi Purwanto

Postingan Bulan ini: 15

Postingan Tahun ini: 65

Registered: Nov 8, 2021

siswandi

siswandi

Postingan Bulan ini: 15

Postingan Tahun ini: 1118

Registered: May 27, 2021

Profle

ISWAN DUKOMALAMO verified

Oknum Pegawai PDAM Jeneponto Diduga Rusak Trotoar Depan Hotel Valentine's
Bendera Tauhid Berkibar Depan Kantor DPRD Jeneponto, Aliansi Ummat Islam Demo Tolak Permendikbudristek
Aksi Unjuk Rasa Depan Kantor Bupati Jeneponto Nyaris Ricuh, Pendemo Desak Copot Kasatpol PP
Dikibusi SH, Akhirnya SF Diringkus Satres Narkoba Polres Simalungun dan Sabu 1.1 Gram Diamankan

Follow Us

Recommended Posts

Kinerja Pemprov Sultra Dinilai Tidak Becus, GAMM-J Minta Ali Mazi Mundur dari Jabatannya
Tony Rosyid: Dukung Anies, Elektabilitas Nasdem Naik
Kinerja Pemprov Sultra Dinilai Tidak Becus, GAMM-J Minta Ali Mazi Mundur dari Jabatannya
Menilik Kinerja Pemkab Buton Utara, Pembangunan Infrastruktur Belum Maksimal
Sungkono Soroti Banyaknya Buruh Asing yang Masuk ke Indonesia