BEM Fakultas Hukum UNUSRA Desak Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Pengusaha Lokal

BEM Fakultas Hukum UNUSRA Desak Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Pengusaha Lokal
Ketua BEM Fakultas Hukum UNUSRA, Jusran.

KENDARI - Setelah melihat fenomena yang kemudian terjadi beberapa hari ini, bahwa ada beberapa pihak institusi pemerintah yang mulai mengkriminalisasi para pengusaha lokal dengan memainkan peranan untuk mencoba mempermainkan para pengusaha-pengusaha lokal atau asli daerah, untuk kepentingan pihak lain.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara (UNUSRA), Jusran mengungkapkan modus yang dilakukan para oknum institusi pemerintah adalah suatu bentuk kebobrokan yang sangat seksi dipertontonkan ke publik.

"Ini merupakan tindakan penindasan terhadap para pengusaha lokal kita, khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan mendalilkan UU Cipta Kerja untuk mengkebiri pengusaha lokal kita yang ada di daerah khususnya yang tersebar di berbagai wilayah dan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, " ungkap Jusran.

"Ketika kembali dengan apa yang menjadi visi Presiden Republik Indonesia dan kapolri harusnya mengedepankan pembinaan ketimbang penindakan hukum, saya kira itu jelas seperti yang sudah dijelaskan oleh Presiden dan Kapolri kita, " tambahnya.

Ketua BEM Fakultas Hukum UNUSRA ini menyebutkan pula, pihak pemerintah harusnya berpikir jernih untuk bagaimana merawat serta memfasilitasi pengusaha-pengusaha lokal, agar bisa dan mampu memperbaiki tatanan perekonomian saat ini, yang dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

"Pengusaha kita harus difasilitasi dengan baik, bukan malah dipaksa untuk dikebiri. Menurut saya akan sangat luar biasa ketika pemerintah dan pengusaha lokal kita mampu untuk bersinergi untuk kemajuan dan peningkatan perekonomian, apalagi di musim pandemi Covid-19 ini harus disponsori dan disupport untuk bagaimna bisa kembali berjalan efektif roda perekonomian yang hari ini kian melemah, " sebutnya.

Ditegaskannya, pemerintah harusnya tidak diintervensi dan tidak membuat pengusaha merana akan kepentingan lain. apalagi kalau pengusaha pengusaha luar mereka hanya mengerok apa yang kita punya dan kemudian pergi lalu melambaikan tangan.

"Olehnya itu saya menegaskan bahwa sampai yaumul qiyama pun, kami selaku masyarakat pribumi Kota Anoa Sulawesi Tenggara tidak akan pernah tunduk dan diam atas apa yang telah oknum institusi pemerintah perlihatkan dengan kebobrokannya itu. Saya prihatin jika praktik itu dibiarkan maka penduduk lokal Sultra hanya akan menjadi penonton di daerah sendiri, " tutupnya.(Sultan)

Sultra Kendari
La Anto

La Anto

Previous Article

Pemerhati Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi...

Next Article

Pelantikan Ketua Kadin Sultra Turut Dihadiri...

Related Posts

Peringkat

Profle

Syafruddin Adi

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 81

Postingan Tahun ini: 520

Registered: Sep 25, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 35

Postingan Tahun ini: 988

Registered: Sep 22, 2020

H. Syamsul Hadi, S.Pd

H. Syamsul Hadi, S.Pd

Postingan Bulan ini: 28

Postingan Tahun ini: 172

Registered: Jan 24, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 26

Postingan Tahun ini: 515

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Azhar Harahap

Sat Narkoba Polres Bantaeng Amankan 2 Warga dan 1 Oknum Polisi, Tes Urine Positif
Aneh, Oknum Bendahara DPRD Jeneponto Bawa Kabur Uang Negara Rp500 Juta, Sekwan: Itu Alami Tak Perlu Dipersoalkan
Hasil PSU Pilkada Di Gugat Ke MK, Daerah PSU Masuk Sengketa Jilid II
Polemik, Terjadi Dualisme Ketua DPC Partai Gerindra di Bantaeng

Follow Us

Recommended Posts

6 Orang Diperiksa Jaksa Kejagung RI Sebagai Saksi Dugaan Korupsi pada PT. ASABRI
Jampidum Terima SPDP Dari Densus 88 Tentang Dugaan Pidana Terorisme Tersangka M
Terhitung Mulai 6 Mei 2021, Pemerintah Tiadakan Arus Mudik dari Buton Tengah ke Baubau
Terindikasi Rusak Lingkungan Sekitar, Komunitas SEM Tolak Perkebunan Tebu di Kulbar
Kapolri Listyo Sigit Prabowo Minta Bhabinkamtibmas Jadi  Problem Solving  Masyarakat